Pada awal Desember 2022 Pemerintah telah resmi menerbitkan aturan turunan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP) Klaster PPN, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 (PP-44/2022) dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 (PP-49/2022). 

PP-44/2022 resmi menggantikan PP-1/2012 yang sebelumnya mengatur tentang Penerapan PPN dan PPnBM, sedangkan PP-49/2022 mengatur mengenai rincian BKP dan JKP yang diberikan fasilitas PPN dibebaskan atau tidak dipungut. Baik PP-44/2022 maupun PP-49/2022 memberikan pengaturan, penegasan, dan penjelasan lebih lanjut atas aturan dan kebijakan yang terdapat pada UU HPP klaster PPN.